skip to main |
skip to sidebar
- Kepmenakertrans No. 609 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyelesaian Kasus Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja
- Kepmenakertrans No. KEP.247/MEN/X/2011 tentang Jabatan yang dapat Diduduki oleh Tenaga Kerja Asing pada Kategori Konstruksi
- Kepmenakertrans No. 462 Tahun 2012 tentang Jabatan yang dapat Diduduki oleh Tenaga Kerja Asing pada Kategori Jasa Pendidikan
- Kepmenakertrans No. 588 Tahun 2012 tentang Komponen dan Besarnya Biaya Penempatan Calon Tenaga Kerja Indonesia Sektor Domestik Negara Tujuan Singapura
- Kepmenakertrans No. 98 Tahun 2012 tentang Komponen dan Besarnya Biaya Penempatan Calon Tenaga Kerja Indonesia Sektor Domestik Negara Tujuan Hong Kong Sar
- Kepmenakertrans No. 464 Tahun 2012 tentang Jabatan yang dapat Diduduki oleh Tenaga Kerja Asing pada Kategori Perdagangan Besar dan Eceran serta Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
- Kepmenakertrans No. 463 Tahun 2012 tentang Jabatan yang dapat Diduduki oleh Tenaga Kerja Asing pada Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia
- Kepmenakertrans No. 457 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan
- Kepmenakertrans NOMOR 40 TAHUN 2012 tentang Jabatan-Jabatan Tertentu yang Dilarang Diduduki Tenaga Kerja Asing
- Kepmenakertrans NOMOR KEP.253/MEN/X/2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah di Kawasan Transmigrasi Tahun Anggaran 2011
- Kepmenakertrans No. KEP.262/MEN/Xi/2010 Tentang Penunjukan Pejabat Penerbit Izin Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Untuk Kepentingan Perusahaan Sendiri
- Kepmenakertrans No. KEP.261/MEN/Xi/2010 : Tentang Penunjukan Pejabat Penerbit Surat Izin Pengerahan
- Keputusan Bersama Menag, Menakertrans, dan Menpan Republik Indonesia NOMOR : 1 TAHUN 2009 NOMOR : SKB/13/M.PAN/8/2009 NOMOR : KEP.227/MEN/VIII/2009 Tentang Hari-Hari Libur Nasional Dan Cuti Bersama Tahun 2009
- Kepmenakertrans : KEP.355/MEN/X/2009 : Tentang Tata Kerja Lembaga Kerjasama (LKS) Tripartit Nasional
- Kepmenakertrans. No. KEP. 113/MEN/IV/2009 : Tentang Pembentukan TIM Teknis Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Di Luar Negeri TA. 2009
- Kepmennakertrans No. KEP.268/MEN/XII/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional Tahun 2009
- Kepmenakertrans No. KEP.250/MEN/XII/2008 Tentang Klasifikasi dan Karakteristik Data Dari Jenis Informasi Ketenagakerjaan
- Kepmenakertrans No. KEP-227/MEN/XI/2008. Tentang Pengangkatan Dokter Penasehat.
- Kepmenakertrans No. KEP. 201/MEN/IX/2008. Tentang Penunjukan Pejabat Penerbitan Persetujuan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Untuk Kepentingan Perusahaan Sendiri.
- Kepmenakertrans No. KEP.200/MEN/IX/2008 : Tentang Penunjukan Pejabat Penerbit Surat Izi Pengerahan.
- Keputusan Bersama No : 01 TAHUN 2008 No: KEP.24/MEN/II/2008. No : SKB/01/M.PAN/2/2008
- Kepmenakertrans No. KEP.258/MEN/VI/2007 Biaya Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Negara Tujuan Republik Korea
- Kepmenakertrans No. KEP.110/MEN/II/2007 : Tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pembangunan Dan Pengembangan Kota Terpadu Mandiri.
- Kepbersama. No.55 Tahun 2007, Kepmen. No.222/MEN/V//2007, Skb. No.03/M.PAN/5/2007 : Tentang Hari - Hari Libur Nasional Dan Cuti Bersama Tahun 2008
- Keputusan Bersama No : 407 TAHUN 2005, No: KEP.185/MEN/VII/2005, No : SKB/02/M.PAN/7/2005. : Tentang Hari-hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2006
- Kepmenakertrans No. KEP.14/MEN/I/2005. : Tentang Tim Pencegahan Pemberangkatan TKI Non Prosedural dan Pelayanan Pemulangan TKI
- Kepmenakertrans No. KEP.11/MEN/I/2005. : Tentang Pembentukan dan Penetapan Susunan Keanggotaan Lembaga Akreditas Lembaga Pelatihan Kerja
- Kepmenakertrans No.Kep.282/MEN/XII/2004 : Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi
- Kepmenakertrans No. KEP.261/MEN/XI/2004 : Tentang Perusahaan Yang Wajib Melaksanakan Pelatihan Kerja.
- Kepmenakertrans No.KEP.220/MEN/X/2004 : Tentang Syarat - Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain.
- Kepmenakertrans No. KEP.187/MEN/IX/2004 : Tentang Iuran Anggota Serikat Pekerja / Serikat Buruh
- Kepmenakertrans No. KEP.186/MEN/IX/2004 : Tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Ketransmigrasian
- Kepmenakertrans No.KEP.115/MEN/VII/2004 : Tentang Perlindungan Bagi Anak Yang Melakukan Pekerjaan Untuk Mengembangkan Bakat dan Minat
- Kepmenakertrans No. KEP.102/MEN/VI/2004 : Tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur.
- Kepmenakertrans No. KEP. 101/MEN/VI/2004 : Tentang Tata Cara Perijinan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja / Buruh.
- Kepmenakertrans No.KEP.92/MEN/VI/2004 : Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator Serta Tata Kerja Mediasi.
- Kepmenakertrans No. KEP.100/MEN/2004 : Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.
- Kepmenakertrans No.KEP.80/MEN/V/2004 : Tentang Penempatan TKI dalam Kendali Alokasi ke Singapura.
- Kepmenakertrans No.KEP.68/MEN/2004 : Tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja.
- Kepmenakertrans No. KEP. 51/MEN/2004 : Tentang Istirahat Panjang pada Perusahaan Tertentu.
- Kepmenakertrans No.KEP.49/MEN/2004 : Tentang Ketentuan Struktur dan Skala Upah.
- Kep.Ka BSN No. 28/KEP/BSN/XI/2004 : Tentang Penetapan 10 (sepuluh) Standar Nasional Indonesia.
- Kepmenakertrans No. KEP. 255/MEN/2003 : Tentang Tata Cara Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Lembaga Kerjasama Bipartit.
- Kepmenakertrans No.KEP.235/MEN/2003 : Tentang Jenis - Jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak.
- Kepmenakertrans No. KEP. 234/MEN/2003 : Tentang Waktu Kerja dan Istirahat Pada Sektor Usaha Energi dan Sumber Daya Meneral pada Daerah Tertentu.
- Kepmenakertrans No.KEP.233/MEN/2003 : Tentang Jenis dan Sifat Pekerjaan Yang Dijalankan Secara Terus Menerus.
- Kepmenakertrans No.KEP.232/MEN/2003 : Tentang Akibat Hukum Mogok Kerja Yang Tidak Sah.
- Kepmenakertrans No. KEP.231/MEN/2003 : Tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum.
- Kepmenakertrans No. KEP.230/MEN/2003 : Tentang Golongan dan Jabatan Tertentu Yang Dapat dipungut Biaya Penempatan Tenaga Kerja.
- Kepmenakertrans no.KEP.225/MEN/2003 : Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Akreditasi lembaga Pelatihan Kerja.
- Kepmenakertrans No.KEP.224/MEN/2003 : Tentang Kewajiban Pengusaha yang Mempekerjakan Pekerja/Buruh Perempuan antara Pukul 23.00 s/d 07.00
- Kepmenakertrans No. KEP.223/MEN/2003 : Tentang Jabatan di Lembaga Pendidikan yang Dikecualikan dari Kewajiban Membayar Kompensasi.
- Kepmenakertrans No. KEP.182/MEN/2003 : Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Program dan Anggaran Pembangunan Tahunan Bidang Ketransmigrasian.
- Kepmen Kimpraswil No. KEP. 327/KPTS/M/2002 : Tentang Penetapan Enam Pedoman Bidang Penataan Ruang.
- Kepmen Nakertrans No. KEP. 174/MEN/2002 : Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) No. SNI-04-0225-2000 Mengenai Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2000 (PUIL 2000) di Tempat Kerja
- Kepmen Nakertrans No. KEP. 109/MEN/2002 : Tentang Tim Penanggulangan Kemiskinan.
- Kepmen Nakertrans No. KEP. 23/KEP/2002 : Tentang Pokok - Pokok Pengawasan di Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian.
- Kepmenakertrans No. KEP. 17/MEN/2002 : Tentang Pedoman Sistem Pelaporan Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian.
- Kepmenakertrans No. KEP. 201/MEN/2001 : Tentang Keterwakilan Dalam Kelembagaan Hubungan Industrial.
- Kepmenakertrans No. KEP. 148/MEN/2001 : Tentang Penggunaan dan Pengembangan Keahlian dan Ketrampilan TKI.
- Kepmenakertrans No. 16/MEN/2001 : Tentang Cara Pencatatan Serikat Pekerja / Serikat Buruh.
- Kepmendagri No. KEP. 05/MENDAGRI/2001 : Tentang Penanggulangan Pekerja Anak.
- Kepmen Tenaga Kerja No. KEP. 173/MEN/2000 : Tentang Jangka Waktu Ijin Mempekerjakan TKW Negara Asing Pendatang.
- Kepmen Tenaga Kerja No. KEP. 172/MEN/2000 : Tentang Penunjukan Pejabat Pemberi Ijin Mempekerjakan TKW Negara Asing Pendatang untuk ......
- Kepmen Tenaga Kerja No. KEP.170/MEN/2000 : Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. KEP.204A/MEN/1991 Tentang Pelimpahan Wewenang .....
- Kepmen Tenaga Kerja No. KEP.168/MEN/2000 : Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. KEP.1897/MEN/1987 Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Ijin Pengguna .....
- Kepmen Tenaga Kerja No. KEP. 167/MEN/2000 : Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. KEP. 208/MEN/1992 Tentang Prosedur Pemberian Ijin Mempekerjakan TKW Negara Asing Pendatang danPelimpahan Wewenang Kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja.
- Kepmen Tenaga Kerja RI No. KEP. 205/MEN/1999 : Tentang Pelatihan Kerja Dan Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Cacat.
- Kepmen Transmigrasi Dan PPH No. KEP. 96/MEN/1998 : Tentang Pengembangan Permukiman Transmigrasi Pola Perikanan.
- Kepmen Tenaga Kerja No. KEP.15A/MEN/1994 : Tentang Petunjuk Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial & Pemutusan Hubungan Kerja di Tingkat Perusahaan dan Pemerantaraan
- Kepmen Transmigrasi No. KEP.27/MEN/1987 : Tentang Tata Cara Pengadaan Pekerjaan Penyiapan Permukiman Untuk Proyek PIR.